Solusi Budaya Kemiskinan

Untuk lebih mudah dalam memahami konsep budaya kemiskinan, saya membawa definisi dari Oscar Lewis, yang menggambarkan budaya kemiskinan sebagai nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola kelakuan yang adaptif terhadap lingkungan hidup yang serba kekurangan yang menghasilkan adanya diskriminasi, ketakutan, kecurigaan dan apatis. Dalam lingkungan masyarakat miskin, sering kali muncul sikap pemberontakan terhadap diri sendiri, atau sikap pasrah terhadap hal-hal yang ada, (terutama tunduk terhadap mereka yang memiliki kekuasaan).

Dalam penanggulangan budaya  kemiskinan, diperlukan upaya-upaya terpadu berbagai kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor oleh pemerintah/non pemerintah. Adapun Gunawan Sumodiningrat (1998) mengungkapkan kebijkakan penangunggalam kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua hal, yakni kebijakantidak langsung meliputi:

1. Upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik
2. Mengendalikan jumlah penduduk
3. Melestarikan lingkkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan.

 

Dan kebijakan langsung meliputi :

1. Pengembangan database dalam penentuan kelompok sasaran
2. Penyediaan kebutuhan (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan)
3. Penciptaan lapangan kerja
4. Program pembangunan wilayah
5. Pelayanan pengkreditan

 

Karena fokus penanggulangan pada pertanyaan diatas adala tentang budaya kemiskinan. Kemiskinan budaya muncul akibat gaya hidup dan perilaku yang memiskinkan, maka strategi pengentasanya adalah dengan pendidikan watak dan karakter. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kritis tentang kemiskinan itu sendiri, menumbukan nilai-nilai baru yang bersifat produktif (contoh: kewirausahaan) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dengan pendidikan karakter ini, diharapkan tumbuhnya nilai-nilai budaya hemat, produktif, kerja keras dan semangat pantang menyerah dimasyarakat itu sendiri. Pendidikan  karakter dihasilkan melalui internalisasi baik jalur formal, informal maupun nonformal. Formulasi kebijakan jika benar-benar dilaksnan dengan memadukan unsur eknomi, politik, sosial dan budaya, akan lebih signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dibandingkat kebijakan yang hanya fokus pada unsur-unsur tertentu, (biasanya hanya unsur ekonomi).

Seperti yang pernah dilansir oleh Putu Ayu Pramitha Purwanti, dalam opininya mengatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah memang cukup menyentuh masyarakat, namun hasil tidak seperti yang diharapkan karena kurang menyeluruhnya program. Hal ini dikarenakan program pemerintah yang terlalu fokus pada bidang ekonomi dengan mengesampingkan aspek-aspek lain seperti politik, sosial dan budaya

 

REFERENSI

[1] Artikel ditulis oleh Anggara Cahyadi, “Kemiskinan Kultural dan Alternatif Penanggulanganya”, 2011 : Jakarta.

 

Sumber gambar : bisnis.liputan6.com